Kelembagaan Adat, Kekerabatan Matrilineal, Dan Situs-Ritus Sebagai Tiga Pilar Eksistensi Hukum Masyarakat Adat Enggano

Abstract

Masyarakat Hukum Adat (MHA) Enggano adalah komunitas adat yang mendiami Pulau Enggano, pulau terluar di Provinsi Bengkulu, yang hingga kini masih memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hak-hak adatnya. Artikel ini bertujuan mengkaji tiga pilar utama yang menjadi bukti eksistensi hukum adat Enggano, yaitu (1) kelembagaan adat Kahaik Yamui beserta mekanisme penyelesaian sengketanya, (2) sistem kekerabatan matrilineal yang menjadi fondasi sosial masyarakatnya, dan (3) situs serta ritus adat yang masih hidup dan dipraktikkan hingga kini. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris (sosiolegal), dengan menggabungkan data primer dari wawancara dan observasi lapangan serta data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MHA Enggano memiliki struktur kepemimpinan adat berjenjang (Pa’abuki, Ekappu Ea’ahoowa, dan Ekappu Kaudarra) dengan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah mufakat dan peran kurir; menganut sistem kekerabatan matrilineal yang unik dalam pewarisan marga dan harta; serta memelihara sembilan situs dan benda adat bersejarah beserta enam ritus daur hidup yang seluruhnya saling berkelindan dan menjadi bukti hidup keberlanjutan hukum adat. Ketiga pilar tersebut secara kumulatif memperkuat argumentasi bahwa MHA Enggano telah memenuhi unsur-unsur masyarakat hukum adat sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan, sehingga sudah selayaknya memperoleh pengakuan formal dari pemerintah daerah.