Analisis Yuridis Pengendalian Ikan Sapu-Sapu (PTERYGOPLICHTHYS SPP.) Sebagai Spesies Asing Invasif Dalam Perspektif UU No. 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum ikan sapu-sapu (Pterygoplichthys spp.) sebagai spesies asing invasif serta efektivitas penegakan hukum terhadap pelepasan sengaja spesies tersebut dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayan dan Ekosistemnya. Ikan sapu-sapu yang awalnya diintroduksi sebagai ikan hias kini telah menjadi ancaman sertus bagı ekosistem perairan darat di Indonesia akibat kemampuan adaptasi yang tinggi, perilaku destruktif, serta dampaknya terhadap penurunan populasi ikan lokal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta memanfaatkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dhanalısıs secara kuahtanf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, status hukum ikan sapu-sapu telah jelas dikategorikan sebagai spesies asing invasif yang

membahayakan ekosistem dan oleh karena itu dilarang untuk dimasukkan, diperdagangkan, maupun dilepasliarkan ke perairan umum. Larangan tersebut diperkuat melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2020 yang secara tegas mengatur pembatasan terhadap jenis ikan yang merugikan. Selain itu, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap pelepasan spesies invasif masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi hukum dan ekologi masyarakat, lemahnya pengawasan terhadap peredaran ikan hias, serta kesulitan dalam pembuktian unsur pidana. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif melalui penguatan regulasi di tingkat daerah, peningkatan edukasi masyarakat, serta pelibatan publik dolam pengawasan lingkungan. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan lebih efeknf dalam menjaga kelestarian sumber daya alam hayatı dan ekosistemnya